SOAL TEMATIK
1. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan pada tanggal ………
A. 14 s/d 21 Oktober 1999
B. 14 s/d 21 Oktober 2000
C. 14 s/d 21 Oktober 2001
D. 14 s/d 21 Oktober 2001
Jawaban : (A)
2. Pasal 3 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirubah sebanyak satu kali. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
3. Hasil perubahan yang ketiga menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Benar)
4. Perubahan Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara. Pada saat pemungutan suara, usul perubahan pasal 2 ayat (1) terdiri dari dua alternative…..
Jawaban : Alternative 1 : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang.
Alternative 2 : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DewanPrewakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
5. Yang menjadi warga Negara adalah……….
Jawaban : Orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
6. Penyebutan secara resmi Undang Undang Dasar 1945 yang telah diputuskan dalam siding tahunan MPR tahun 2000 adalah……
A. Undang Ungang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
B. Undang Ungang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Undang Ungang Dasar Negara Kesatuan Republik Tahun 1945
D. Undang Ungang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Jawaban (B)
7. Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.(Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
8. Secara keseluruhan ayat-ayat pasal 18 UUD Negara Republuk Indonesia Tahun 1945 merupakan hasil amandemen kedua. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Benar)
9. Dalam pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Apa maksud dari penegasan tersebut…
Jawaban : Fungsi Legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislative yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang.’
Fungsi Anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.
Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Presiden (pemerintah).
10. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas…….
Jawaban : Anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.
11. “selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmu”. Potongan kalimat tersebut terdapat dalam pembukan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea……
A. Kesatu
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
Jawaban : (B)
12. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000.(Benar atau Salah)
Jawaban : (Benar)
13. Ketua dan WakilKetua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Agung. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
14. Dengan mencermati nadanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nila-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Hal-hal apa saja yang dikedepankan dalam etika etika kehidupan berbangsa ?
Jawaban : pokok-pokok etika berbangsa mengedepankan : Kejujuran, Amanah, Keteladanan, Sportifitas, Disiplin, Etos kerja, Kemandirian, Sikap Toleransi, Rasa Malu, Tanggung jawab, Memegang kehormatan serta martabat diri sebagai warga Negara.
15. Mengadili dan memutuskan pendapat DPR tentang pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hokum, korupsi dan pelanggaran berat lainnya merupakan tugas dan wewenang….
Jawaban : Mahkamah Konstitusi
16. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DewanPerwakilan Rakyat, terdapat dalam pasal ………
A. Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia
B. Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia
C. Pasal 7C UUD Negara Republik Indonesia
D. Pasal 7D UUD Negara Republik Indonesia
Jawaban : (C)
17. Sempah Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.(Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
18. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dakam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Benar)
19. Sejalan dengan kesepakatan untuk mempertahankan (dalam arti lebih mempertegas) system pemerintahan presidensial, maka Presiden dan Wakil Presiden haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitiminasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ciri-ciri system presidensial adalah ………
Jawaban : ciri-ciri system presidensial :
a. Adanya masa jabatan Presiden yang besifat pasti (fixed term).
b. Presiden disamping sebagai kepala Negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
c. Adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi.
d. Adanya mekanisme impeachment.
20. Di Indonesia pernah menggunakansistem pemerintahan yang menerapkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Apa kelemahan dari system pemerintahan ini ?
Jawaban : kelemahan dari system pemerintahan ini adalah kekuasaan pemerintah Negara seakan-akan tidak memiliki hubungan rakyat. Padahal dasar demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu menyebutkan demokrasi adalah “Dari, oleh, dan untuk rakyat”. Selain itu hal ini juga berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan.
21. Isi pasal 22 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia adalah ……..
A. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
B. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
C. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
D. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Jawaban : (D)
22. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
23. Sebelum perubahan, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26. (Benar atau Salah)
Jawaban : (salah)
24. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003 adalah ………
Jawaban : perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui permintaan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000.
25. Penetapan Persatuan dan Kesatuan Nasional diatur dalam Ketetapan MPR nomor ………….
Jawaban : Nomor V/MPR/2000.
26. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, tercantum dalam pasal …… dan ayat …..
A. Pasal 6 ayat 1
B. Pasal 6 ayat 2
C. Pasal 6A ayat 1
D. Pasal 6A ayat 2
Jawaban : (B)
27. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasirakyat agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
28. Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya mesyarakat Indonesia adil, makmur dan sejahtera. (Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
29. Pada awal era reformasi, berkembang dan popular di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemusa. Tuntutan tersebut antara lain ……
Jawaban : Amandemen UUD Republik Indonesia tahun1945. Penghapusan dwifungsi ABRI. Penegakkan supremasi hokum, penghormatan HAM, pemberantasanKKN. Otonomi daerah. Mewujudkan kebebasan pers. Mewujudkan kehidupan demokrasi.
30. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Pasal3 ayat (1) berbunyi ……
Jawaban : Untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolisi dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat dalam penyelenggaraan Negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
31. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan terdapat dalam pasal 7 UUD 1945 amandemen ……..
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
Jawaban : (A)
32. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden brsumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Konstitusi dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkama Agung.(Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
33. Pasal 10 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.(Benar atau Salah)
Jawaban : (Salah)
Related Posts:
